OH GITU BANTEN – Penyusutan lahan pertanian seluas 34,6 ribu hektare di Provinsi Banten menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua DPRD Banten, Eko Susilo, menekankan perlunya penerapan sistem pertanian berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan.
Eko menyebut penyusutan lahan pertanian sulit dihindari karena kebutuhan pembangunan dan investasi. Namun, ia menilai ada langkah yang bisa dilakukan agar sektor pertanian tetap eksis dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan adalah terus berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti mendorong petani menggunakan teknologi agar lebih efisien,” ujar Eko di Serang, Rabu (27/8/2025).
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kesadaran petani. “Disamping terus mengedukasi petani untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, karena pembangunan tidak mungkin terhindarkan,” tambahnya.
Opsi Pertanian Terpadu
Menurut Eko, pihaknya sudah membahas persoalan penyusutan lahan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penerapan integrated farming atau pertanian terpadu.
Sistem ini menggabungkan berbagai komponen produksi seperti tanaman pangan, ternak, perikanan, dan pengolahan limbah dalam satu lahan. Model ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
“Untuk melindungi lahan produktif didorong dengan pengembangan pertanian berkelanjutan, termasuk mendorong integrated farming,” jelas Eko.
Dampak Kebijakan Tata Ruang
Eko mengakui penyusutan lahan terjadi akibat penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten/kota. Namun, ia juga menyoroti rendahnya minat generasi muda dalam dunia pertanian.
“Iya, memang tidak bisa dihindari pengurangan lahan pertanian karena alih fungsi dan perubahan RTRW. Belum lagi minimnya ketertarikan anak-anak muda untuk terjun ke bidang pertanian,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid, juga membenarkan terjadinya alih fungsi lahan di seluruh wilayah. Menurutnya, perubahan RTRW di tingkat daerah menjadi faktor utama.
“Secara garis besar penyusutan itu terjadi karena perubahan pola ruang di kabupaten/kota,” ujar Agus, Selasa (26/8/2025).
Tren Penyusutan Lahan
Data menunjukkan, pada 2024 lahan pertanian yang beralih fungsi di Banten mencapai 34,6 ribu hektare. Angka ini melonjak dibanding periode 2019–2023 yang hanya sekitar 9 ribu hektare.
Alih fungsi terutama terjadi untuk pembangunan industri, perumahan, dan jalan tol. Jika tren ini berlanjut, ketahanan pangan daerah dan target swasembada pangan nasional dikhawatirkan terancam.
Status: DPRD Banten bersama pemerintah daerah masih membahas opsi kebijakan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
