OH GITU LEBAK — Komisi 3 DPRD Provinsi Banten mengambil langkah aktif dalam menyebarluaskan kebijakan pajak daerah kepada masyarakat Kabupaten Lebak. Bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sosialisasi digelar di empat kecamatan pada Kamis (14/8/2025), yakni Cibadak, Kalanganyar, Rangkasbitung, dan Warunggunung.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Banten untuk memastikan masyarakat memahami perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024.
“Komisi 3 DPRD Banten bersama Bapenda turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan kebijakan pajak daerah. Masyarakat perlu tahu apa itu opsen, serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak,” ujar Anggota Komisi 3 DPRD Banten, Ubaedillah, saat ditemui di Andhika Resto.
Dalam peraturan tersebut, tarif PKB diturunkan dari 1,75% menjadi 1,2%, sementara tarif BBNKB turun dari 12,5% menjadi 12%. Penyesuaian ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.
Ubaedillah, yang juga politisi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya bertugas mengesahkan regulasi, tetapi juga memastikan implementasinya dipahami publik.
“Pemerintah jangan hanya menagih pajak, tapi juga harus meningkatkan pelayanannya. Masyarakat harus merasa nyaman dan mudah dalam membayar,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. “Kewajiban masyarakat membayar pajak harus diimbangi dengan hak mereka menikmati hasil pembangunan,” tambahnya.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Banten untuk mendekatkan kebijakan publik kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan edukasi langsung.
Hingga berita ini diturunkan, kegiatan sosialisasi masih berlangsung dan mendapat respons positif dari warga setempat.
