OH GITU KOTA SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan bebas pajak untuk kendaraan listrik. Permintaan ini muncul setelah pendapatan asli daerah (PAD) Banten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 turun Rp1,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Banten, Yudi Wibowo, menilai kebijakan tanpa pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik menggerus sumber keuangan daerah.
“Sekarang ini mobil listrik tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Artinya, kita di daerah kehilangan salah satu sumber PAD yang cukup signifikan,” kata Yudi, Senin (18/8).
Antusiasme Masyarakat Meningkat, PAD Tertekan
Yudi menjelaskan, pemakaian kendaraan listrik terus meningkat setiap tahun seiring kampanye energi ramah lingkungan. Namun, kondisi ini justru berbanding terbalik dengan kontribusinya pada pendapatan daerah.
“Kami tidak anti terhadap kendaraan listrik. Tapi, ketika semua mobil nanti beralih ke listrik dan tidak dikenai pajak, lantas dari mana daerah akan mendapat pemasukan? Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya, meski kendaraan listrik bebas emisi, pemerintah pusat tetap perlu membuat regulasi baru agar daerah tetap mendapat bagian pajak.
Peringatan untuk Pembangunan Daerah
Yudi mengingatkan, keberlangsungan pembangunan di Banten sangat bergantung pada PAD. Penurunan pendapatan, katanya, akan berdampak pada pelayanan publik hingga infrastruktur.
“Kalau PAD kita terus-tergerus, bagaimana mau bicara pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya?” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ia menambahkan, penerapan tarif pajak baru untuk kendaraan listrik bisa menjadi solusi agar pembangunan di Provinsi Banten tetap berjalan.
“Kalau ada regulasi baru, PAD bisa meningkat dan percepatan pembangunan di Banten akan lebih terwujud,” ujarnya.
