OH GITU CILEGON – BPRS Cilegon Madani lagi sakit. Tapi bukan sekadar batuk pilek, ini udah masuk kategori butuh ICU. Dan yang ngerasa deg-degan bukan cuma direksinya, tapi juga DPRD Kota Cilegon.
Kamis, 7 Agustus 2025, Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh, tampaknya udah nggak bisa nahan diri buat bersuara lantang. Beliau mendesak Pemerintah Kota Cilegon — yang notabene pemegang saham pengendali BPRS — buat nggak cuma duduk manis sambil nunggu keajaiban.
“Masih bisa diselamatkan, asal ada kebijakan yang cepat dan berani dari pemegang saham,” kata beliau, penuh harap tapi juga kayak udah setengah pasrah.
Masalahnya, kata “buruk” di sini bukan cuma opini doang. Ada lima indikator keuangan yang bikin alis naik dan dahi mengernyit. Misalnya, Capital Adequacy Ratio (CAR) memang naik dari 77,16% ke 77,73% dari Mei ke Juni 2025. Kedengarannya keren? Eits, tunggu dulu. Kata Pak Rahmatulloh, angka segitu malah menandakan duitnya nganggur, nggak dipakai buat pembiayaan produktif.
Lanjut ke NPF alias Non Performing Financing — intinya, pembiayaan yang gagal bayar. Meski turun dikit dari 16,46% ke 16,32%, itu masih jauh dari kata sehat. “NPF masih di atas 15 persen, yang artinya risiko gagal bayar sangat tinggi. Perlu segera perbaikan pembiayaan dan manajemen risiko,” katanya.
Dan ini belum selesai. ROA (Return on Assets) — indikator untung rugi bank — masih minus. Dari -5,76% ke -5,31%. Jadi, bukan cuma nggak untung, tapi malah makin rugi. BOPO (rasio biaya operasional terhadap pendapatan) juga masih ngos-ngosan di 161,82%.
“BOPO yang tinggi menunjukkan bank tidak efisien. Ini sumber utama kerugian operasional,” tegasnya, dengan nada seperti dosen yang capek ngingetin mahasiswa nggak lulus-lulus.
Soal likuiditas? Cash ratio-nya sih naik dikit dari 4,49% ke 5,41%. Tapi tetap aja kecil. Ibaratnya, tabungan buat belanja dapur minggu depan cuma cukup buat beli sebungkus mi instan.
Nah, biar BPRS nggak tambah megap-megap, Pak Dewan ini nyaranin paket lengkap: mulai dari restrukturisasi pembiayaan, seleksi ketat calon nasabah (nggak asal kasih pembiayaan), sampe efisiensi biaya operasional.
Tapi yang paling menarik adalah ajakan buat seluruh OPD dan BUMD supaya nggak pelit. “Butuh SK wali kota agar dana dari OPD dan BUMD diarahkan ke BPRS. Jangan sampai BUMD menarik deposito dalam waktu dekat,” tegasnya.
Bayangin kalau semua cabut dana, bisa-bisa BPRS bukan cuma megap-megap tapi langsung koma.
Terakhir, beliau ngingetin pentingnya segera diumumkan direksi baru. Biar bisa ambil keputusan strategis tanpa drama tunggu-tungguan. “Pemimpin BPRS ke depan harus profesional, paham dunia perbankan syariah, dan punya koneksi luas, termasuk dengan OJK dan para deposan,” tutupnya.
Intinya, ini bukan waktunya mikir sambil ngopi. Kalau Pemkot dan jajaran nggak gercep (gerak cepat), bukan cuma kinerja yang nyungsep, tapi juga kepercayaan publik yang ikut ambyar.
Tulisan ini adalah esai ringan berbasis fakta nyata. Segala bumbu berlebihan atau skenario absurd di dalamnya bersifat fiktif dan dimaksudkan sebagai kritik sosial.
Kami juga menerima hak jawab dan koreksi berita sesuai dengan etika jurnalistik.
