OH GITU BANTEN – Anggota DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo, meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Banten turut aktif dalam menyosialisasikan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurutnya, partisipasi daerah penting untuk mendukung percepatan pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“APBD kota dan kabupaten dari segi pendapatan mengalami kenaikan, terutama di Tangerang Raya, karena porsi pendapatannya cukup tinggi dari pajak kendaraan,” ujar Budi Prajogo, Senin (18/8/25).
Sejak diberlakukannya peraturan mengenai opsen PKB dan BBNKB, APBD sejumlah daerah seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan signifikan. Meski pemungutan pajak berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, dana bagi hasil dari opsen tersebut langsung masuk ke kas daerah masing-masing secara real time saat wajib pajak melakukan pembayaran.
“Oleh karena pajak kendaraan sebagian besar masuk ke kabupaten/kota, diharapkan pemerintah kota dan kabupaten ikut andil dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan,” tambah Budi.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, Hari Pamungkas, menyampaikan bahwa Pemkot Serang menargetkan penerimaan sebesar Rp 100 miliar dari opsen PKB dan BBNKB pada tahun 2025.
“Sekarang sudah Rp 58 miliar, semoga bisa Rp 100 miliar-an,” terang Hari.
Kebijakan opsen pajak kendaraan ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh wilayah Banten.
Update Status: Hingga pertengahan Agustus 2025, realisasi penerimaan opsen pajak kendaraan di Kota Serang telah mencapai 58 persen dari target tahunan.
