OH GITU BANTEN – Jadi ceritanya, sekitar 9 ribu ASN Pemprov Banten sekarang lagi harap-harap cemas. Bukan karena absensi online error atau ketahuan tidur siang di ruang kerja, tapi karena kabar tak sedap soal tunjangan kinerja (tukin) mereka bisa dipotong 20 sampai 30 persen.
Iya, serius. Bukan hoaks dari grup WhatsApp RT, ini kabar resmi. Dan bukan potongan harga Alfamart, tapi potongan yang bisa bikin saldo rekening langsung masuk mode prihatin.
Kisahnya bermula dari…
…niat baik pemerintah daerah yang pengen ngangkat tenaga honorer jadi PPPK alias Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Niatnya sih mulia—kayak ngajak semua anak kos makan bareng pas tanggal tua. Tapi masalahnya, uang lauknya pas-pasan.
Menurut Sekda Banten Deden Apriandhi Hartawan, dengan masuknya gaji para PPPK, belanja pegawai di APBD Provinsi bisa naik di atas 30 persen, padahal sekarang aja baru 24 persen.
“Pak Gubernur sudah mengajukan relaksasi ke Kemenkeu agar belanja pegawai bisa lebih dari 30 persen karena ada penambahan anggaran untuk gaji PPPK serta meminta bantuan agar pemerintah pusat mengucurkan dana untuk gaji mereka,” jelas Deden.
Tapi ya itu… kalau permintaan relaksasi itu zonk alias ditolak sama Kementerian Keuangan, maka Pemprov nggak punya pilihan selain ngeluarin jurus pamungkas: motong tukin ASN.
“Kalau nggak disetujui, kita harus lakukan efisiensi belanja pegawai berupa pemotongan tukin,” lanjut Deden, dengan ekspresi yang kemungkinan besar mirip orang yang baru sadar pulsa tinggal 500 perak.
Potongannya nggak nanggung-nanggung, loh.
Kata Pak Deden, angka pemotongan tukin bisa mencapai 20 hingga 30 persen. Itu cukup untuk bikin rencana liburan ke Anyer berubah jadi staycation di beranda rumah sambil minum air galon.
Tapi jangan buru-buru nuduh Pemprov Banten bokek. Kata Deden, duitnya ada kok. Cuma karena ada UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, belanja pegawai tetap harus dibatasi, kayak anak kos yang punya Indomie 5 tapi cuma boleh makan 1 per hari.
“Dengan adanya pengangkatan PPPK, banyak pihak yang berkontribusi,” tegas Deden. Tapi ya gitu deh, kontributornya banyak, tapi yang bawa dompet masih minta dicairkan dari pusat.
Dan jangan lupa, ini semua masih harus disepakati DPRD Banten. Jadi kalau DPRD-nya bilang, “Ayo gas potong tukin!”, yaa… bisa makin tipis dompet ASN kita.
Singkatnya…
Kalau kamu ASN Banten dan hari ini lagi senyum-senyum dapet gaji, mending tahan dulu. Jangan langsung checkout keranjang online-mu. Siapa tahu, mulai 2026 nanti tukin-mu ikut tren… turun kaya saham startup habis IPO.
Mungkin sekarang waktu yang tepat buat:
-
Belajar hidup minimalis,
-
Bikin bekal ke kantor dari rumah (nasi sisa semalam juga oke),
-
Dan ikut seminar “Mengelola Keuangan Saat Tukin Turun Tapi Tagihan Tetap Naik”.
Cerita ini belum tamat, bre. Tapi satu hal pasti: ASN Banten sekarang cuma bisa berharap surat Pak Gubernur itu dikabulkan. Kalau nggak… yaa siap-siap jadi ahli budgeting dalam semalam.
Tulisan ini adalah esai ringan berbasis fakta nyata. Segala bumbu berlebihan atau skenario absurd di dalamnya bersifat fiktif dan dimaksudkan sebagai kritik sosial.
Kami juga menerima hak jawab dan koreksi berita sesuai dengan etika jurnalistik.
